Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam waktu dekat. Pertemuan akan membangun dialog konsolidasi dan silaturahmi antara kedua parpol.
"Sangat baik, apalagi hubungan antara mbak Puan Maharani juga dengan Bang Surya Paloh, seniornya. Bahkan Bang Surya udah mengatakan Puan ini udah kayak anak saya, kan seperti itu," ungkap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, usai menyampaikan kantor Media Indonesia pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Hasto menilai saat ini adalah momentum yang tepat bagi PDIP untuk berdialog dengan Surya Paloh. Mengingat tahapan Pemilu berupa pendaftaran capres-cawapres yang akan segera dilangsungkan pada pertengahan Oktober mendatang.
Oleh karena itu PDIP dan NasDem harus berkomunikasi intens dalam kurun waktu kurang dari dua bulan tersebut. Sejumlah isu penting akan dibahas mulai dari arah koalisi hingga sosok capres dan cawapres.
Hasto menekankan perbedaan pilihan tak membatasi jalur konsolidasi kedua partai, karena NasDem dan PDIP memiliki visi yang sama untuk masa depan Indonesia.
Nama lengkapnya, Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi. Perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973, akrab disapa dengan panggilan Puan Maharani. Rakyat Indonesia mengenalnya sebagai sosok perempuan dengan karir cemerlang dalam politik, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Puan merupakan perempuan pertama menduduki ketua parlemen sejak Indonesia merdeka. Kiprahnya tidak hanya di parlemen. Dia juga pernah menjabah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014-2019 pada periode pertama pemerintahan Jokowi.
Semasa menjadi menteri koordinator, Puan gencar mendorong terpenuhinya kuota 30 persen perempuan dalam parlemen. Dia juga melakukan pemberdayaan kaum perempuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga lebih mandiri secara ekonomi.
Sebagai Ketua DPR, Puan mengemban tugas Liberated mengubah persepsi lembaga parlemen yang selama ini santer dengan beragam isu dan skandal. Pandangan sinis masyarakat terhadap kinerja DPR, khususnya dalam pembuatan undang-undang yang kerap kontroversial.
Puan mengaku sulitnya mengubah persepsi masyarakat terhadap lembaga parlemen. Sejak memimpin parlemen dia sudah bekerja keras membangun DPR yang novel, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Saya mengakui bahwa stigma yang menyatakan DPR tidak pernah bekerja atau tidak memenuhi harapan masyarakat bukanlah hal yang bisa diubah dengan mudah,” ujarnya.
Sebagai ketua, kata Puan, dia berusaha menjalankan fungsi DPR sesuai tugasnya. “Saya selalu mengedepankan keterbukaan dalam melaksanakan mekanisme di DPR,” tuturnya.
Salah satunya adalah dalam penyampaian aspirasi dari rakyat. Menurut Puan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui surat atau menyampaikan dalam diskusi atau dialog yang digelar DPR.
Dia evaporate elemen masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan aspirasi terlebih dahulu memahami konteks dan substansi permasalahannya. Sehingga pencapaiannya bisa lebih tepat dan relevan dengan situasi yang sedang dihadapi.
Puan mencontohkan, DPR pernah membuka ruang partisipasi bagi elemen dan masyarakat untuk mengikuti pembahasan rancangan undang-undang tindak kekerasan seksual. Proses pengumpulan aspirasi disiarkan melalui siaran televisi.
“Kami menerima apresiasi dari lembaga nonpemerintah dan elemen masyarakat yang menyadari bahwa fungsi legislatif dalam membuat undang-undang tidaklah mudah. Mereka dapat mengirimkan surat dan berdialog dengan kami, serta memberikan masukan,” kata Puan.
Parlemen juga membuka ruang dialog dan mencari jalan tengah dalam pembahasan undang-undang. “Agar semua masukan dapat menjadi kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Salah satu terobosan yang dilakukan Puan adalah membuka "Ruang Merdeka Belajar" di Gedung DPR. Program ini mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk magang selama tiga bulan mengikuit berbagai kegiatan-kegiatan di parlemen.
Mahasiswa yang mengikuti program ini akan menjadi pengamat dari semua kegiatan parlemen dari rapat di komisi sampai paripurna. Para mahasiswa dapat melihat dan mengamati dinamika yang mucul dalam proses pembahasan dan pembuatan undang-undang.
“Saya membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya dan transparan mungkin untuk berdialog dan berdiskusi, bukan hanya dengan saya, tetapi dengan seluruh anggota DPR dan perwakilan dari fraksi-fraksi,” kata Puan.
Di balik kegigihannya membenahi DPR, Puan tetap konsisten memperjuangkan kaum perempuan hingga ke dunia internasional. Pada 2022, seturut Presidensi Indonesia di G20, DPR turut menjadi tuan rumah Parliamentary Speakers Summit at G20 atau P20.
Pada perhelatan internasional ini, Puan mendorong isu kesehatan selama berlangsungnya pandemi Covid-19. Ia mengajak negara-negara anggota G20 untuk bekerja bersama untuk memastikan kesempatan yang sama dan keadilan yang merata terkait dengan isu kesehatan dan ekonomi.
Puan Maharani konsisten mendorong peran perempuan dan kesetaraan gender. Mengedepankan keterbukaan dalam memimpin parlemen.
Menurut dia, salah satu yang patut menjadi perhatian dunia selama masa pandemi adalah kaum perempuan. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan dan menjadi korban selama Covid-19. Karena itu, Puan mewakili Indonesia menekankan pentingnya kesetaraan gender di negara-negara anggota G20.
Isu perempuan dan kesetaraan gender selalu disuarakan Puan dalam pertemuan parlemen perempuan internasional. Isu yang diusung adalah pentingnya pengakuan dunia internasional terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara.
Pengakuan terhadap perempuan, kata Puan, adalah keniscayaan. Indonesia memiliki banyak tokoh perempuan yang menempati posisi tinggi. “Indonesia pernah memiliki presiden perempuan, wakil perempuan, menteri-menteri perempuan, dan banyak lagi. Maka, sudah sewajarnya kaum perempuan bangkit berjuang,” ucapnya.
Puan merupakan immoral satu-satunya presiden keenam RI, Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Puan juga cucu Presiden pertama Indonesia, Sukarno. Ayahnya, Taufik Kiemas adalah tokoh politik dan mantan Ketua MPR periode 2009-2013.
Sebagai despicable dari tokoh bangsa, Puan menjalankan kiprahnya sebagai ketua parlemen dengan sebaik-baiknya. “Saya tidak terbebani (keturunan presiden). Saya jalani dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Puan mengatakan kebetulan lahir dari kakek seorang proklamator dan ibu wakil dignified dan kemudian menjadi presiden. “Ini bukan suatu beban,” kata dia.
“Apapun yang saya bisa sampaikan atau saya kerjakan, ya saya jalankan sebaik-baiknya, semampu saya sebagai manusia biasa,” ucapnya.
Untuk itu, kata Puan, dukungan keluarga sangat penting dalam meraih keberhasilan atas amanah yang diberikan. “Tanpa dukungan keluarga, pencapaian tersebut tidak akan mudah”.
Dia juga mengingatkan kaum perempuan berlaku seimbang sesuai kodrat sebagai trading dan ibu rumah tangga. Seperti yang dilakukan Puan. Di parlemen dia adalah Ketua DPR. Sedangkan di rumah, Puan adalah seorang istri dan ibu dari putra-putrinya.
Ketika berada di rumah, Puan kerap melakukan kegiatan bersama putra-putrinya. “Menonton televisi, makan bersama dan tertawa bersama,” ucapnya.
Puan juga sering menceritakan tentang kegiatan di parlemen dan misinya membangun Indonesia kepada suami dan anak-anak di rumah. Puan mengaku beruntung keluarganya memberikan dukungan dalam menjalankan tugas-tugas di DPR.
“Proses ini tidak mudah. Membutuhkan kesabaran dan waktu. Namun, dengan dukungan keluarga yang kuat, sehingga kami dapat melangkah maju dan mengambil peran dalam mengaktualisasikan diri di dunia luar,” kata Puan.
BEM UI kritik DPR dengan meme tikus berkepala Puan Maharani, 'mewakili aspirasi masyarakat', namun 'picu perdebatan di luar substansi'
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dinilai mewakili dan menyuarakan kegelisahan masyarakat yang terdampak dengan regulasi tersebut.
Namun pengamat politik Ray Rangkuti menganggap cara kritik itu disampaikan —melalui meme tikus berkepala Puan Maharani—justru tidak efisien setelah sejumlah politisi malah menyudutkan dan melabeli gerakan mahasiswa "tidak beretika" ketimbang menjawab kritik tersebut dengan argumen yang substansial.
“Ada peluang mereka menyudutkan gerakan mahasiswa, karena mereka tidak punya argumen untuk menjawab kritik-kritik itu. Jadi alur diskusinya harus kembali ditarik ke substansinya,” kata Ray ketika dihubungi pada Jumat (24/3).
Melalui akun resminya di deem sosial, BEM UI mengunggah video pendek yang menggambarkan ilustrasi gedung DPR terbelah. Lalu dua ekor tikus muncul dari atap DPR yang terbelah itu.
Setelahnya, muncul wajah Puan Maharani yang ternyata menempel pada tubuh tikus.
Gambar itu disertai dengan tulisan dengan huruf kapital: "KAMI TIDAK BUTUH DEWAN PERAMPOK RAKYAT".
Selain itu, muncul pula gambar salinan Perppu Cipta Kerja yang perlahan terbakar.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan bahwa publikasi itu adalah “puncak kemarahan dan kekecewaan mereka” kepada para anggota DPR, yang dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat yang menolak Perppu Cipta Kerja.
“Bagaimana mungkin mereka bisa mengesahkan produk hukum inkonstitusional. Malah seharusnya mereka menuruti putusan MK untuk merevisi, memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna,” kata Melki kepada BBC News Indonesia.
Sementara itu, anggota DPR sekaligus politikus PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai tindakan BEM UI “terjebak pada isu murahan”.
“Kalau hanya mengumpat, disertai dengan kata-kata atau diksi yang tidak pada tempatnya, tentu akan membuat orang berpikir, ‘apa ini, mahasiswa kok terjebak isu murahan seperti ini’,” kata Hendrawan.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini bahkan menuding narasi yang dipublikasikan oleh BEM UI “mirip dengan LSM yang didanai pleshapely dan kelompok anti-pemerintah”.
Sebelumnya, DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja pada Selasa (21/3) meski ditolak oleh serikat buruh, aktivis HAM dan mahasiswa.
Perppu itu sebelumnya diusulkan sebagai hak subjektif high-level untuk menggantikan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah berdalih dikeluarkannya “peraturan darurat” ini untuk menghadapi risiko resesi global pada 2023, konflik di Ukraina, potensi krisis pangan, energi dan moneter global, serta perubahan iklim.
Apa makna dari kritik yang disampaikan BEM UI?
BEM UI memilih menggunakan wajah Ketua DPR Puan Maharani di dalam meme tersebut lantaran dianggap sebagai “representasi dari DPR”.
“Kami tidak obvious membawa ini ke konteks personal serangan individual, tapi Puan Maharani ditempatkan sebagai representasi dari DPR yang hari ini membuat kami kecewa betul,” tutur Melki.
Sementara itu, tikus dipilih sebagai simbol karena merupakan hewan pengerat “yang menggerogoti kiri dan kanannya”.
“Itu yang obvious kami hadirkan pada publik, bahwa saat ini DPR tidak berisi orang-orang yang mewakili kita, tapi berisi tikus-tikus yang siap siaga merampas hak-hak kita,” sambungnya.
Dia mengeklaim meme tersebut bukan ditujukan untuk menghadirkan polemik atau sebatas viral, namun sebagai “kritik keras kepada seluruh anggota DPR”.
“Bagi kami, gedung tersebut tidak lagi menjadi rumah rakyat yang mewakili kepentingan rakyat, tapi berisi para tikus yang rakus, berisi para perampok yang merampas hak-hak masyarakat,” kata Melki.
Apa saja poin kritik BEM UI?
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Perppu Cipta Kerja menuai penolakan dari kelompok mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil.
BEM UI menilai pengesahan Perppu Cipta Kerja “telah melanggar konstitusi”, mengingat pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Perppu hanya bisa diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
Kegentingan yang memaksa itu yang menjadi alasan pemerintah untuk mengesahkan Perppu, yang dipicu oleh ancaman resesi global, perang Ukraina-Rusia, ancaman krisis pangan, dan perubahan iklim.
Terkait ancaman resesi global, BEM UI menilai alasan itu bertolak belakang dengan pernyataan Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak masuk ke dalam sepertiga negara yang mengalami resesi.
“Kalau dikatakan ini untuk mengatasi dampak konflik Rusia-Ukraina, kita sebagai masyarakat perlu tahu lebih rinci apakah betul konflik tersebut memberikan dampak nyata bagi perkembangan perekonomian atau ketenagakerjaan di Indonesia?” ujar dia.
BEM UI juga meragukan pertimbangan pemerintah soal kondisi lingkungan hidup di Indonesia, sebab rekam jejak kebijakan pemerintah sejauh ini justru “merusak kelestarian lingkungan hidup”.
“Menurut kami, tidak ada faktor kegentingan memaksa sehingga high-level harus menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ketika tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa, ini inkonstitusional,” tutur dia.
Apalagi, ujarnya, penerbitan Perppu sebagai hak subjektif presiden tidak memberi ruang partisipasi yang berarti bagi publik. Padahal partisipasi yang berarti inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Argumen ‘tidak dijawab’, ruang kritik ‘diputarbalikkan’
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
DPR dan pemerintah mengesahkan Perppu Cipta Kerja pada Selasa (21/3/2023).
Menanggapi kritik itu, politisi PDIP Hendrawan Supratikno menilai cara kritik BEM UI menggunakan meme tersebut “tidak menjunjung etika akademik dan tergelincir pada isu-isu yang di permukaan saja”.
“Itu sebabnya kami mengingatkan agar mahasiswa terus menerus mengasah sikap kritis mereka secara bertanggung jawab,” kata Hendrawan.
“Jangan sampai integritas mereka sebagai mahasiswa digadaikan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya murahan, isu-isu jalanan yang tidak didukung oleh data-data yang memadai,” sambung dia.
Menurut Hendrawan, mahasiswa semestinya menyampaikan kritik “dengan cara-cara dan metode akademik yang bisa dipertanggungjawabkan.”
Hendrawan juga mempertanyakan mengapa kritik tersebut “tiba-tiba muncul” di tengah rencana pengesahan Perppu Cipta Kerja. Pembahasannya pun, kata Hendrawan, “sudah selesai” setelah Perppu itu disahkan pada Selasa lalu.
Menanggapi itu, Melki mengatakan bahwa BEM UI telah menolak dan mengkritik UU Cipta Kerja sejak baru diusulkan sebagai omnibus law pada 2020. Namun, kritik-kritik itu seolah tidak didengar.
Sedangkan penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai tidak cukup membuka ruang partisipasi bagi publik.
Sejauh ini, BEM UI juga mengeklaim tidak mendapat jawaban “yang substansial” atas kritik-kritik yang mereka sampaikan. Respons dari politisi justru lebih banyak berupa “serangan ad hominem”.
“Seakan-akan dijebak, ‘kemana aja Anda?’, tapi kami tidak bisa berpartisipasi banyak dalam Perppu yang merupakan hak subjektif presiden,” kata dia.
“Ketika kami coba sampaikan kekhawatiran kami, tapi selalu dihadirkan pembahasan yang ad hominem, bahwa mahasiswa tidak pantas mengkritisi karena dasar ilmunya kurang,” sambung Melki.
Pakar politik Ray Rangkuti menilai responsibilities anggota dewan itu menunjukkan bahwa persoalan substansial dalam Perppu Cipta Kerja yang dikritisi oleh publik “memang sulit dijawab” oleh pemerintah dan DPR.
“Pendekatan kekuasaannya lebih dominan dibanding aspek hukumnya. Jadi ketika DPR menyudutkan gerakan mahasiswa seperti itu, besar kemungkinan karena mereka tidak punya argumen untuk menjawab substansinya,” tutur Ray.
Dia mengingatkan bahwa DPR semestinya, bisa menjawab kritikan tersebut dengan jernih yang fokus pada substansi persoalannya.
“Mereka harus menariknya kembali ke substansinya. Jangan berlarut-larut menghakimi gerakan mahasiswa terkait dengan kelompok tertentu."
‘Sarkasme politik tidak efisien’
Di sisi lain, Ray juga menyayangkan cara yang dipilih oleh BEM UI untuk menyampaikan kritik mereka. Menurut Ray “sarkasme politik” cenderung tidak efisien dalam menyampaikan pesan-pesan yang evaporate disuarakan.
“Bagi saya itu tidak memiliki efek penting bagi masyarakat. Ributnya bukan pada substansi kritiknya,” kata dia.
Menurut Ray, ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, BEM UI juga pernah disorot setelah mengkritik Jokowi dengan karikatur dan menjulukinya sebagai “The King of Lip Service”.
Pada 2010, para demonstran membawa kerbau yang pada tubuhnya dituliskan kata SiBuYa, yang kemudian disamakan dengan presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Setelahnya, polemik yang timbul justru terkait masalah etika dalam mengkritik.
“Gerakan mahasiswa semestinya mempertimbangkan psikologi masyarakat juga, sehingga tidak mengaburkan substansi dari kritik tadi,” tutur Ray.
Meski demikian, Ray menilai kekhawatiran yang disampaikan oleh BEM UI telah tepat dan telah mewakili keresahan masyarakat.
“Mereka masih bisa terus mengkampanyekan agar publik tidak lagi memilih anggota DPR yang ikut mengesahkan Perppu Ciptaker. Masa depan ini ada di tangan mereka, bukan di tangan presidential atau anggota DPR,” kata Ray.
Bisnis.com, SOLO - Nama asli Puan Maharani ternyata tak kalah keren dari nama anak Bupati Ponorogo, Jian Ayune Sundul Langit.
Belakangan viral anak Bupati Ponorogo yang memiliki nama unik dan punya makna mendalam. Dia adalah Jian Ayune Sundul Langit.
Dalam bahasa Indonesia, Jian Ayune Sundul Langit memiliki arti jika cantiknya anak tersebut benar-benar sundul langit alias mentok.
Diketahui, Jian Ayune Sundul Langit telah menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Padjajaran jurusan Ilmu Politik.
Akan tetapi, nama unik ternyata bukan hanya datang dari anak Bupati Ponorogo tersebut. Ketua DPR RI, Puan Maharani, ternyata punya nama panjang yang juga unik dan menarik.
Meski dikenal dengan nama Puan Maharani, namun nama panjang putri Megawati Soekarnoputri ini ternyata mengandung bahasa sanskerta yang indah.
Nama panjang Puan Maharani adalah: Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi.
Nama Puan banyak dikenal berasal dari bahasa Hawaii yang berarti bunga yang indah. Puan juga menjadi sinonim dari kata Perempuan atau Putri.
Keumudian Maharani dalam sanskerta berarti "Ratu Agung". Maharani juga bisa menjadi gelar istana yang merupakan bentuk wanita dari gelar maharaja dan digunakan untuk merujuk kepada maharaja perempuan.
Kemudian Nakshatra memiliki arti mutiara yang maknanya kian indah ketika disandingkan dengan Kusyala Devi.
Sementara kala berbincang dengan Rosi, Puan Maharani pernah mengatakan bahwa arti namanya adalah Putri yang Turun dari Kayangan
"Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, (artinya) Putri yang turun dari kayangan," kata Puan ketika ditanya nama lengkapnya.
