Bertemu Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Puan Maharani: Investor Malaysia Tertarik Bangun IKN - Kompas.id
Bertemu Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Puan Maharani: Investor Malaysia Tertarik Bangun IKN
KUALA LUMPUR, KOMPAS — Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Malaysia Dato Johari Bin Abdul, di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, beberapa isu dibahas, antara lain peluang investor asal Malaysia untuk berpartisipasi di Ibu Kota Nusantara hingga soal pekerja migran Indonesia di Malaysia.
”Kami membicarakan bagaimana kedua negara antara Indonesia dan Malaysia harus bisa memperkuat hubungan yang selama ini sudah baik,” kata Puan seusai pertemuan yang dilangsungkan di Kompleks Parlimen Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (2/10/2023).
Puan menyampaikan, Malaysia tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) karena lokasi IKN yang berada di Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Terkait hal itu, diungkapkan bahwa sektor energi terbarukan dan infrastruktur menjadi bidang yang diminati investor asal Malaysia.
Menurut Puan, dia kemudian meminta Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia untuk segera menindaklanjuti hal tersebut, termasuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar bin Ibrahim beberapa waktu lalu.
Masih dalam pertemuan itu, kata Puan, dibicarakan pula perkuatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di sektor kelapa sawit. Perkuatan itu khususnya tentang penyusunan argumentasi jika nantinya kedua negara mesti berunding dengan Uni Eropa terkait ekspor minyak sawit. Selain itu, dibicarakan pula tentang pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia.
Baca juga: Terima Doktor Kehormatan, Megawati Ajak Kaum Muda Terapkan Ilmu Pengetahuan
”Kami sepakat bahwa hubungan ini harus selalu diperkuat, dieratkan, agar apa pun yang akan dilakukan bisa dikomunikasikan dengan baik,” kata Puan.
Perlindungan pekerja migran
Secara khusus terkait PMI, Puan membawa isu perlindungan warga negara Indonesia dan mendorong memperbanyak People Learning Center (CLC) bagi anak PMI. Menurut Puan, persoalan PMI dan perlindungan bagi pekerja dan pelajar WNI di Malaysia menjadi perhatiannya.
Menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat sekitar 2 juta PMI yang bekerja baik secara prosedural maupun tidak sesuai prosedur di wilayah Malaysia. Selain itu, tidak sedikit pula pekerja Indonesia yang mengalami eksploitasi, mendapatkan kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual saat bekerja. Puan berharap agar pimpinan parlemen Malaysia memberikan perhatian lebih terhadap PMI mengingat banyaknya kasus yang merugikan PMI selama ini.
”Saya berharap di bawah kepemimpinan Yang Mulia sebagai Ketua Dewan Rakyat, maka Malaysia dapat memberikan perhatian dan perlindungan penuh bagi para WNI dan PMI di Malaysia,” kata Puan.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi pekerja migran nonprosedural yang kerap kali menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Felly, banyak WNI yang menjadi korban TPPO karena kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait tata cara bekerja di luar negeri. Untuk itu, dia meminta pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan agar WNI tidak menjadi korban TPPO.